Penulis: Abd Hamid, M.Pd
Pegiat Sosial dan Pendidikan

saturedaksi.com – Kemiskinan dan kebijakan, dua kata yang seharusnya saling bersinggungan dalam semangat penyelesaian, justru kerap berdiri berseberangan. Alih-alih menjadi solusi, kebijakan seringkali hadir sebagai penghianatan terhadap kemiskinan. Ia tidak hanya abai, tapi juga kerap melukai nilai-nilai dasar kemanusiaan. Bukan sekali atau dua kali—ini sudah menjadi pola yang berulang dari masa ke masa.

Dari era reformasi hingga kini, setiap pergantian pemerintahan hanya menghadirkan wajah baru tanpa perubahan substansi. Kebijakan terus silih berganti, namun keberpihakan terhadap kaum miskin tetap nihil. Yang terjadi justru sebaliknya: kebijakan kerap tajam ke bawah, menindas mereka yang lemah, dan tumpul ke atas, membiarkan kekuasaan dan modal melenggang bebas tanpa kontrol.

Kaum marhaen—dalam istilah populernya—selalu dijadikan alat dalam narasi politik. Mereka dielu-elukan menjelang pemilu, hanya untuk kembali dilupakan setelah kursi kekuasaan diduduki. Dalam tafsir pemikiran Tan Malaka, kaum borjuis memanfaatkan marhaenisme bukan sebagai ideologi perjuangan, melainkan sebagai kedok kepentingan. Maka tidak heran jika janji-janji politik yang pernah terdengar lantang, kini hanya menjadi gema hampa dalam ruang demokrasi yang disulap menjadi panggung elite.

Inilah realita yang kita hadapi: kemerdekaan yang sejatinya diperjuangkan untuk semua, justru terkikis oleh kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir. Kemiskinan tidak pernah benar-benar menjadi pusat perhatian—ia hanya dijadikan narasi belaka dalam retorika kuasa.