Sampang, 5 Agustus 2025 – Kinerja Bea Cukai Madura kembali menuai sorotan. Komunitas Erdogan bersama Ketua LSM Gempur, Zainal, melontarkan kritik tajam atas dugaan praktik tebang pilih dalam penindakan peredaran rokok ilegal di wilayah Madura. Bea Cukai yang berkantor di Pamekasan itu dinilai hanya berani bertindak di wilayah kecil seperti Sampang, sementara terkesan membiarkan aktivitas pabrik rokok ilegal yang diduga marak di Kabupaten Sumenep.
“Saya apresiasi penyegelan gudang rokok ilegal di Camplong, Sampang. Tapi, kenapa di Sumenep aman-aman saja? Padahal, di sana diduga kuat menjadi sarang produksi rokok ilegal seperti Dubai, Exo, Milde, Fantastik, Gicu Ribel, dan masih banyak merek bodong lainnya. Bea Cukai seolah menjadi macan ompong saat berhadapan dengan pelanggaran di Sumenep,” ujar Zainal, Selasa (5/8).
Ia menilai penindakan yang dilakukan selama ini cenderung simbolik dan hanya menyasar daerah yang dianggap lemah secara politik dan ekonomi. Sementara itu, pihak yang diduga menjadi pusat produksi rokok ilegal justru seolah mendapat perlindungan.
“Sumenep ini seperti kabupaten kesayangan Bea Cukai. Produksi rokok ilegal tetap jalan, minim penindakan. Ini memunculkan kecurigaan: ada pembiaran, atau mungkin ada oknum yang bermain? Jangan sampai rakyat menganggap Bea Cukai hanya berani kepada rakyat kecil atau kurir,” tegasnya.
Sebelumnya, pada akhir Juli 2025, Bea Cukai menyegel sebuah gudang rokok ilegal di Camplong, Sampang, dan menyita dua mesin produksi tanpa izin. Namun langkah tersebut justru menuai kritik karena dinilai tidak konsisten dan diskriminatif.
“Penyegelan di Sampang justru menegaskan bahwa aparat lemah dalam menindak pelanggaran yang lebih besar. Sementara di Sumenep, yang diduga menjadi ‘kandang mafia’ rokok ilegal, malah adem ayem,” tambah Zainal.
Sebagai bentuk protes, pihaknya mendesak agar Bea Cukai Madura segera melakukan penindakan di seluruh pabrik rokok ilegal yang ada di Sumenep.
“Jangan cuma berani di Sampang, tapi ciut nyalinya saat berhadapan dengan pengusaha rokok di Sumenep. Kalau ini terus dibiarkan, kami siap turun jalan menggelar aksi besar sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan hukum,” pungkasnya.
