Pamekasan, 25 Juli 2025— Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Madura (Unira) menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap Bupati Pamekasan, Dr. KH. Khalilurrahman, S.H., M.Si., yang tidak hadir dalam agenda audiensi yang telah dijadwalkan pada Rabu, 24 Juli 2025.
Surat permohonan audiensi telah diajukan oleh BEM Unira sejak tanggal 18 Juli 2025 dan dikirimkan ke bagian penerima surat di Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Namun, hingga hari H, pihak kampus tidak menerima konfirmasi apapun dari Pemkab, termasuk alasan ketidakhadiran bupati.
“Surat pemberitahuan sudah kami layangkan sejak tanggal 18, namun tidak ada respons positif dari Bupati Pamekasan,” tegas Izet, Ketua BEM Universitas Madura.
Izet menilai sikap pemerintah daerah sangat tidak profesional, mengingat audiensi tersebut bertujuan untuk menyampaikan hasil kajian penting dari mahasiswa terhadap berbagai sektor pelayanan publik.
“Audiensi ini sebenarnya bertujuan baik, karena kami telah melakukan kajian akademis menyangkut pelayanan kesehatan yang banyak dikeluhkan masyarakat,” ujarnya.
Tak hanya sektor kesehatan, BEM Unira juga membawa hasil kajian lainnya yang menyangkut infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi daerah. Kajian tersebut dinilai penting untuk mendukung transparansi pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Kami juga mengkaji persoalan infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi. Semua ini penting untuk menjaga stabilitas APBD dan menciptakan pemerintahan yang baik,” imbuh Izet.
Kekecewaan semakin memuncak saat tidak ada satu pun perwakilan pemerintah yang memberikan klarifikasi atau pemberitahuan tertulis mengenai ketidakhadiran Bupati.
“Kami sudah bersurat secara prosedural, tetapi tidak ada upaya dari Pemkab untuk mengonfirmasi surat kami,” kecam Izet.
BEM Unira berharap Pemkab Pamekasan ke depan dapat lebih responsif terhadap suara mahasiswa, terutama dalam menyikapi persoalan publik yang mereka angkat lewat kajian-kajian ilmiah. Menurut mereka, ini bukan sekadar audiensi, tetapi bagian dari peran kontrol sosial mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan.
