Pamekasan, 10 Juli 2025 – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menggelar sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) serta kampanye anti-premanisme di wilayah Bakorwil IV Pamekasan. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi terintegrasi Pemprov Jatim dalam menjaga keamanan, stabilitas sosial, dan iklim investasi daerah.
“Kami tidak hanya ingin menyentuh aspek hukum, tetapi juga membangun kesadaran kolektif dari masyarakat untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga lingkungan dari narkoba dan premanisme,” tegas Agus Imantoro, perwakilan Bakesbangpol Jatim.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat, termasuk tenaga pendidik, sebagai bentuk partisipasi lintas sektor dalam menciptakan ketertiban umum. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), Jawa Timur saat ini memiliki 25 desa dengan status bahaya narkoba dan 944 desa berstatus waspada.
“Angka ini menjadi peringatan serius. Kami sangat membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan lingkungan,” tambah Agus.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemprov Jatim akan menyelenggarakan enam kali sosialisasi P4GN di lima wilayah Bakorwil se-Jawa Timur sepanjang tahun ini.
Dalam upaya menanggulangi premanisme, Bakesbangpol juga tengah menyusun draf Surat Keputusan Gubernur tentang pembentukan Satuan Tugas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Organisasi Masyarakat (Ormas) Terafiliasi Premanisme. Langkah ini sejalan dengan Keputusan Menkopolhukam Nomor 61 Tahun 2025.
“Satgas ini nantinya akan melibatkan ormas yang memiliki rekam jejak positif sebagai teladan pembinaan,” ujar Agus.
Tak hanya aspek keamanan yang menjadi sorotan, kegiatan ini juga menghadirkan bazar UMKM sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui kewirausahaan, Bakesbangpol mendorong transformasi sosial-ekonomi yang lebih inklusif.
“Kegiatan ekonomi seperti ini merupakan langkah strategis dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja baru,” jelas Agus.
Di akhir kegiatan, Agus menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci untuk mewujudkan Jawa Timur sebagai zona bebas narkoba dan premanisme, serta menjadikannya sebagai provinsi pelopor pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
