Sampang – Profesionalisme Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Sampang, Fadli S.Pd., M.Pd., tengah menjadi sorotan. Ia dinilai mengabaikan panggilan pimpinan DPRD, sebuah tindakan yang dianggap merusak marwah lembaga legislatif. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu (9/8/2025) dan memicu kemarahan para wakil rakyat.

Pimpinan dan anggota DPRD mengaku berulang kali mencoba menghubungi sang kepala dinas untuk membahas nasib tenaga honorer yang telah mengabdi lebih dari satu dekade. Namun, telepon tak diangkat, pesan tak dibalas, dan komunikasi terasa mustahil.

“Kami ini membawa suara honorer yang sudah belasan tahun menunggu kepastian. Tapi justru diabaikan. Ini bukan sekadar persoalan komunikasi, tapi sudah menyentuh harga diri dan marwah DPRD sebagai lembaga legislatif,” tegas salah satu pimpinan DPRD Sampang dengan nada keras.

Sulitnya menghubungi pejabat tersebut ternyata bukan hal baru. Dari internal Dinas Pendidikan terungkap, sejumlah kepala sekolah dan guru kerap terhambat pekerjaannya karena tanda tangan atau persetujuan yang dibutuhkan tak kunjung diberikan akibat minimnya respons pimpinan instansi itu.

Publik mulai mempertanyakan: apakah ia benar-benar tidak mengetahui persoalan honorer yang menggantung bertahun-tahun, atau justru sengaja menutup telinga demi menghindari tekanan? Dugaan yang mengemuka, sikap diam ini merupakan strategi mengulur waktu—meski risikonya jelas, yakni hilangnya kepercayaan publik terhadap Dinas Pendidikan.

DPRD mendesak Bupati Sampang turun tangan. “Kalau pola menghindar ini dibiarkan, bukan hanya masalah honorer yang akan membusuk tanpa solusi, tapi juga wibawa pemerintahan akan runtuh. Marwah lembaga legislatif sudah diinjak-injak. Ini tidak bisa ditoleransi,” kata seorang anggota dewan.

Hingga berita ini diturunkan, Fadli belum memberikan klarifikasi resmi. Yang terdengar hanya hening—hening yang memerihkan hati para honorer dan meninggalkan catatan buruk di mata publik. (DASSIR)