Jakarta – Publik kembali digegerkan dengan isu lama yang mencuat ke permukaan: Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut enggan menunjukkan ijazah pendidikannya. Isu ini ramai dibicarakan di media sosial dan berbagai forum publik, memicu tanda tanya besar di kalangan masyarakat.

Namun, di balik kehebohan tersebut, ternyata ada alasan yang cukup mengejutkan diungkapkan oleh pihak Istana. Dalam keterangan resminya, Kepala Staf Presiden menyebut bahwa Presiden Jokowi merasa tidak perlu lagi membuktikan sesuatu yang sudah sah secara hukum dan administratif.

“Semua dokumen pendidikan Pak Jokowi sudah diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat proses pencalonan. Jadi, tidak ada kewajiban hukum untuk terus-menerus menunjukkannya,” tegasnya.

Meski demikian, sebagian pihak tetap bersikeras mempertanyakan keaslian ijazah Presiden. Pakar hukum tata negara pun angkat bicara, menyatakan bahwa tuduhan semacam ini seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum, bukan opini publik.

Sementara itu, pendukung Jokowi menyebut bahwa isu ini sengaja diangkat kembali untuk mendiskreditkan nama baik Presiden menjelang tahun politik. Mereka menilai bahwa fokus seharusnya lebih diarahkan pada kinerja dan kebijakan, bukan pada isu personal yang sudah berkali-kali dijawab.

Apakah polemik ini akan berakhir atau justru makin memanas? Hanya waktu yang bisa menjawab. Yang pasti, publik berhak tahu kebenaran, dan pemerintah wajib menjaga transparansi.